KALIMANTAN TENGAH — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) memproyeksikan penyerapan CPO domestik untuk program biodiesel B50 menembus 15,2 juta hingga 16,3 juta ton per tahun. Lonjakan kebutuhan dalam negeri itu datang bersamaan dengan ancaman penurunan produksi akibat El Niño yang diperkirakan menekan output sawit nasional 2,9% menjadi 56,8 juta ton pada 2027.
Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyampaikan proyeksi tersebut dalam pembukaan ajang internasional GlobOil India 2026 di Mumbai, India. Menurut dia, pengetatan pasokan CPO nasional memerlukan strategi ganda: mendongkrak produktivitas hulu sekaligus memperkuat akses pasar ekspor.
Program biodiesel B50 ditargetkan berlaku penuh mulai 1 Oktober 2026. Serapan sebesar itu membuat alokasi CPO untuk ekspor berpotensi tergerus jika produksi tidak ikut naik.
Dampak iklim El Niño di dua sentra sawit utama, Sumatra dan Kalimantan, diperkirakan menekan produksi nasional. GAPKI memproyeksikan output turun 2,9% menjadi 56,8 juta ton pada 2027.
Kombinasi permintaan domestik yang melonjak dan pasokan yang menyusut inilah yang mendorong GAPKI mempercepat diplomasi perdagangan ke sejumlah negara tujuan ekspor.
India masih menjadi konsumen utama dengan porsi hampir separuh pasokan dari Indonesia. Pada Triwulan I-2026, ekspor ke India naik 28% menjadi 988 ribu ton.
Daya saing makin kuat setelah Pemerintah India memangkas bea masuk dasar CPO dari 10% menjadi 5% per 24 September 2026. Proyeksi impor India diprediksi stabil di 7–8 juta ton per tahun hingga 2030.
GAPKI resmi menandatangani perjanjian baru dengan Indian Vegetable Oil Producers' Association (IVPA). Kerja sama ini menyusul kemitraan terdahulu bersama SEA dan APOA untuk mendorong produktivitas serta keberlanjutan industri.
GAPKI menegaskan kewajiban ekspor lima produk sawit melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) per 1 Januari 2027 bukan bentuk pembatasan perdagangan. Kebijakan itu disebut sebagai penyesuaian tata kelola ekspor agar lebih transparan.
Ketua Bidang Luar Negeri GAPKI Fadhil Hasan mengungkapkan I-EU CEPA membuka kuota ekspor sawit ke Uni Eropa dengan tarif 0%. Kuota dimulai dari 1,9 juta ton dan naik 3% per tahun selama sembilan tahun.
Namun, pemanfaatan kuota tersebut bergantung pada kesiapan ketertelusuran petani swadaya dan keselarasan standar ISPO terhadap EUDR. Tanpa keduanya, peluang bebas bea itu sulit direalisasikan.
GAPKI bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) terus mendorong akselerasi Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Program ini dinilai menjadi fondasi utama untuk menjaga volume pasokan dan ketahanan industri kelapa sawit nasional ke depan.
Bagi pelaku usaha, kombinasi B50, El Niño, dan tata kelola ekspor baru menuntut perhitungan ulang alokasi pasokan antara kebutuhan domestik dan komitmen ekspor. Tanpa percepatan PSR, risiko ketatnya pasokan CPO bisa membebani harga dan margin eksportir.