PALANGKA RAYA — DPRD Kalimantan Tengah bakal memanggil BPBD dari seluruh kabupaten/kota untuk memaparkan kesiapan menghadapi musim rawan bencana 2027. Rencana itu masuk dalam tahap pembahasan APBD murni 2027, dengan agenda utama mengevaluasi mitigasi karhutla dan banjir.
Menurut Junaidi, koordinasi dengan BPBD kabupaten/kota menjadi langkah awal sebelum rapat dengar pendapat digelar. Ia menyebut evaluasi bisa dilakukan melalui jadwal kunjungan kerja, rapat kerja, maupun pengecekan langsung ke lapangan.
Junaidi menilai pengalaman menghadapi kemarau panjang dan karhutla pada 2026 menjadi dasar pentingnya penguatan kesiapan daerah. Menurutnya, kondisi cuaca setelah kemarau panjang kerap berubah menjadi hujan dengan intensitas tinggi yang berpotensi memicu banjir.
"Setelah kemarau panjang, biasanya turun lagi hujan yang luar biasa derasnya, kemudian banjir lagi. Ini hukum alam," kata Junaidi, Kamis (8/10/2026).
Karena itu, DPRD ingin mengetahui sejauh mana mitigasi yang telah disiapkan BPBD kabupaten/kota, tidak hanya untuk karhutla tetapi juga banjir dan potensi bencana lain pada 2027.
DPRD Kalteng akan meminta BPBD se-Kalteng memaparkan kebutuhan, kendala, serta strategi mitigasi yang disiapkan menghadapi 2027. Junaidi menyebut forum itu menjadi ruang bertukar pandangan soal langkah persiapan yang paling tepat.
"Nanti ketika sudah masuk pembahasan APBD murni 2027, dalam jadwal kunjungan kerja atau mungkin di kantor, kita akan melaksanakan RDP. Kita akan memanggil rapat kerja atau nanti kita juga langsung ke lapangan," ujarnya.
Ia menambahkan, DPRD akan mencoba berkoordinasi dengan BPBD di masing-masing kabupaten/kota untuk melihat kesiapan mereka. Evaluasi tidak hanya diarahkan pada karhutla dan banjir, tetapi juga kemungkinan bencana lainnya.
"Kita akan mendengarkan masukan dan penjelasan, kemudian saling berbagi dan bertukar pandangan serta pikiran mengenai bagaimana mitigasi untuk persiapan di 2027," tutur Junaidi.
Junaidi menegaskan kesiapan daerah diharapkan sudah terbentuk sebelum memasuki periode rawan bencana. Menurutnya, langkah itu penting supaya jika kemarau seperti 2026 terjadi lagi, Kalteng sudah lebih siap pada 2027.
"Apakah karhutlanya, apakah banjirnya, atau mungkin juga bencana-bencana lain. Ini harus kita lakukan supaya kalau memang terjadi kemarau seperti 2026, kita sudah siap di 2027," pungkasnya.
DPRD Kalteng belum merinci jadwal pasti RDP dengan BPBD kabupaten/kota. Namun, pembahasan APBD murni 2027 menjadi pintu masuk untuk memastikan anggaran mitigasi bencana disiapkan sejak awal.