Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah memperkuat tata kelola layanan informasi publik menjelang Evaluasi Monitoring dan Evaluasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Penguatan dilakukan melalui visitasi Komisi Informasi dan Diskominfosantik Kalteng ke kantor KPID Kalteng di Palangka Raya. Ini menjadi kali pertama KPID Kalteng mengikuti tahapan evaluasi layanan informasi publik melalui E-Monev PPID.
PALANGKA RAYA — Ketua KPID Kalteng Sesa Mareki menyatakan pendampingan dari Komisi Informasi dan Diskominfosantik menjadi bagian penting untuk memastikan pengelolaan informasi publik di lembaganya berjalan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.
Visitasi tersebut melibatkan jajaran KPID Kalteng, Komisi Informasi, serta Sekretariat Diskominfosantik Kalteng. Fokus pendampingan diarahkan pada penguatan tata kelola PPID dari hulu ke hilir.
Apa Saja yang Dibahas dalam Pendampingan PPID KPID Kalteng?
Pendampingan mencakup sejumlah aspek teknis pengelolaan informasi publik. Mulai dari penyediaan dan klasifikasi informasi, mekanisme pelayanan permohonan informasi, pengelolaan keberatan, hingga pendokumentasian informasi publik.
Seluruh proses tersebut mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Regulasi ini menjadi rujukan wajib bagi setiap badan publik yang memiliki kewenangan mengelola informasi.
Dari sisi KPID Kalteng, hadir Sesa Mareki, Koordinator Bidang Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran Akhmad Rusdiyan Noor, serta Anggota Bidang Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran Ahmada.
Sementara dari Komisi Informasi hadir Agus Triantony bersama jajaran Sekretariat Diskominfosantik Kalteng, yakni Erawaty, Rouli Novia, dan Partis.
Mengapa E-Monev PPID Penting bagi KPID Kalteng?
E-Monev PPID merupakan tahapan evaluasi yang mengukur sejauh mana badan publik memenuhi kewajiban keterbukaan informasi. Bagi KPID Kalteng, keikutsertaan tahun ini menjadi yang pertama sejak lembaga tersebut berdiri.
Sesa menyebut kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum bagi KPID Kalteng karena untuk pertama kalinya lembaga tersebut mengikuti tahapan evaluasi layanan informasi publik melalui E-Monev PPID.
Melalui visitasi itu, KPID Kalteng memperoleh sejumlah masukan untuk meningkatkan kesiapan kelembagaan sekaligus memperbaiki tata kelola layanan informasi agar lebih transparan, efektif, dan akuntabel.
Target KPID Kalteng Usai Penguatan Tata Kelola Informasi
KPID Kalteng terus mendorong agar informasi yang menjadi hak masyarakat dapat disediakan dan diakses secara mudah sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik. Sinergi dengan Komisi Informasi dan Diskominfosantik diharapkan memperkuat sistem pelayanan PPID.
Lembaga penyiaran daerah ini juga menargetkan pengelolaan informasi publik yang semakin tertata serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan.
"Dengan penguatan tersebut, KPID Kalteng menargetkan pengelolaan informasi publik yang semakin tertata serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan," demikian Sesa Mareki.
Bagi warga Kalteng yang ingin mengajukan permohonan informasi ke KPID, mekanisme pelayanan kini mengacu pada standar layanan informasi publik yang berlaku. Hak atas informasi terbuka dapat diajukan melalui kanal resmi PPID KPID Kalteng.
