SAMPIT — Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur menilai capaian kearsipan di tingkat provinsi belum cukup berhenti sebagai penghargaan. Menurut fraksi itu, hasil tersebut perlu ditindaklanjuti dengan pembinaan dan evaluasi agar standar pengelolaan arsip di setiap perangkat daerah tetap terjaga.
Penilaian itu disampaikan Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kotim Riskon Fabiansyah di Sampit. Ia menyebut keberhasilan tersebut sebagai gambaran positif atas upaya pemerintah daerah membangun tata kelola administrasi yang tertib dan profesional.
Mengapa Kearsipan Menentukan Kualitas Pelayanan Publik
Pengelolaan arsip bukan urusan administrasi belaka. Riskon menilai ketersediaan dokumen menjadi sumber informasi sekaligus bukti administrasi ketika pemerintah membutuhkan data untuk pelayanan, pemeriksaan, maupun penyusunan kebijakan.
Sistem kearsipan yang tertata, kata dia, memperlancar kelancaran administrasi di lingkungan pemerintah kabupaten. Dokumen yang tersimpan sesuai ketentuan juga lebih aman, teratur, dan mudah ditemukan saat dibutuhkan.
“Capaian ini menunjukkan bahwa melalui tata kelola yang baik, komitmen pimpinan dan dukungan maksimal perangkat daerah, Kotim mampu meraih prestasi yang membanggakan,” kata Riskon.
Fraksi Golkar Minta Pembinaan dan Evaluasi Berjalan Terus
Fraksi Golkar menilai konsistensi seluruh organisasi perangkat daerah menjadi faktor penentu untuk menjaga capaian tersebut. Pengelolaan kearsipan tidak hanya menjadi tanggung jawab unit atau pejabat tertentu, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah.
Karena itu, Pemkab Kotim didorong terus melakukan pembinaan dan evaluasi. Tujuannya agar standar pengelolaan arsip tidak turun setelah penghargaan diterima.
“Kami berharap prestasi ini bisa dipertahankan dan menjadi contoh bagi perangkat daerah lainnya untuk membangun tata kelola yang tertib, profesional dan akuntabel,” ujarnya.
Harapan agar Administrasi Pemerintahan Lebih Transparan
Riskon menambahkan, keberhasilan di bidang kearsipan hendaknya menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan secara berkelanjutan. Menurut dia, administrasi yang tertib berdampak langsung pada efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Dengan administrasi yang tertib, penyelenggaraan pemerintahan diharapkan semakin efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” demikian Riskon.
Fraksi Golkar berharap prestasi kearsipan tersebut menjadi bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan Kotim secara menyeluruh, bukan sekadar capaian seremonial di tingkat provinsi.
