PALANGKA RAYA — Optimisme itu disampaikan Junaidi usai rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalteng, Selasa (28/7). Ia menegaskan bahwa target tersebut bukan sekadar angan-angan, melainkan sudah melalui pertimbangan matang dari tenaga ahli dan data perkembangan ekonomi global, regional, hingga Kalimantan Tengah.
Junaidi mengingatkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pernah membukukan PAD di angka yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, capaian itu membuktikan bahwa target Rp3 triliun bukan hal yang mustahil.
“Tahun sebelumnya pun pernah kita pendapatan Rp3 triliun. Ini bukan hal yang mustahil,” ujar Junaidi.
Peningkatan PAD nantinya akan ditopang oleh dua sumber utama penerimaan daerah, yakni pajak daerah dan retribusi daerah. Sektor perpajakan dinilai masih memiliki potensi besar untuk digali lebih optimal.
“Secara umum ada dua, pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak itu termasuk pajak BBM, alat berat dan lain sebagainya. Harapan kita jadi Rp3 triliun,” pungkasnya.
Junaidi menyebutkan beberapa objek pajak yang potensial, antara lain pajak bahan bakar minyak (BBM) dan pajak alat berat. Kedua sektor ini diyakini bisa memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan PAD hingga tahun 2027.
“Kita berkeyakinan kenaikan ratusan miliar itu bisa tercapai dari Rp2,8 triliun itu bisa tercapai ke Rp3 triliun,” jelas Junaidi.
Menurut politisi DPRD Kalteng itu, proyeksi kenaikan PAD telah melalui berbagai pertimbangan, termasuk masukan dari tenaga ahli dan perkembangan ekonomi di tingkat global, regional, hingga Kalimantan Tengah. Ia menilai kondisi perekonomian daerah masih terus berkembang dan mendukung peningkatan pendapatan asli daerah.