SAMPIT — Bupati Kotim Halikinnor memastikan kebijakan tersebut masih bersifat antisipatif dan akan dievaluasi berdasarkan kondisi kualitas udara di lapangan. Ia menegaskan, keputusan untuk memundurkan jam masuk sekolah baru akan diambil jika kabut asap benar-benar mengganggu aktivitas belajar mengajar, terutama di pagi hari.
“Sepanjang kondisi masih memungkinkan seperti sekarang, tidak masalah. Tapi kami terus berkoordinasi dengan dinas terkait. Kalau nanti asap mulai pekat sejak pagi, tentu tidak mungkin anak-anak kita biarkan berangkat seperti biasa, sehingga jam belajarnya bisa saja dimundurkan,” kata Halikinnor di Sampit, Jumat.
Pemerintah daerah tidak ingin mengambil keputusan terlalu dini, namun juga tidak ingin terlambat apabila kondisi kabut asap memburuk. Oleh karena itu, koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) terus diperkuat agar setiap perkembangan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti.
Dinas Kesehatan diminta untuk terus memantau dampak kabut asap terhadap kesehatan warga. Sementara itu, Dinas Pendidikan diminta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara berkala. Penyesuaian jam sekolah menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan agar aktivitas belajar tetap berlangsung tanpa mengabaikan keselamatan dan kesehatan peserta didik.
“Makanya saya minta Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan terus berkoordinasi sambil melihat perkembangan di lapangan. Kalau memang diperlukan penyesuaian, tentu akan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi teknis,” ujarnya.
Keputusan untuk memperkuat langkah kesiapsiagaan ini tidak terlepas dari prakiraan cuaca yang diterima dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Puncak musim kemarau di wilayah Kotim diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September, sebuah periode yang berpotensi meningkatkan risiko karhutla sekaligus memicu munculnya kabut asap di sejumlah wilayah.
“Ramalannya Agustus-September merupakan puncaknya. Mudah-mudahan kondisi nanti tidak separah yang diperkirakan. Mungkin ada peningkatan, tetapi tidak sampai sangat parah. Meski begitu kita tetap harus berhati-hati, melakukan persiapan dan antisipasi apabila itu memang terjadi,” demikian Halikinnor.
Selain menyiapkan skenario di sektor pendidikan, pemerintah daerah juga menggencarkan upaya pencegahan karhutla. Langkah yang dilakukan meliputi patroli terpadu, sosialisasi kepada masyarakat, serta memastikan kesiapan personel dan peralatan penanggulangan bencana.
Upaya ini diharapkan mampu menekan jumlah titik api sehingga dampak kabut asap terhadap aktivitas warga, termasuk dunia pendidikan, dapat diminimalkan. Pemerintah daerah berharap prakiraan puncak kemarau tidak berkembang menjadi kondisi yang lebih buruk, meski berbagai skenario penanganan tetap disiapkan apabila terjadi peningkatan intensitas kebakaran maupun penurunan kualitas udara secara signifikan.