PALANGKA RAYA — Ketua Banggar DPRD Kalimantan Tengah, Arton S Dohong, menegaskan pentingnya dasar yang jelas dalam setiap alokasi anggaran daerah. Hal ini disampaikan saat rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang berlangsung Senin (10/8/2026).
Rapat ini merupakan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya yang fokus pada proyeksi pendapatan daerah, baik pendapatan asli daerah (PAD) maupun dana transfer.
Dalam pembahasan kali ini, sejumlah komponen belanja menjadi perhatian utama para legislator. Beberapa di antaranya adalah belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, serta pos belanja lainnya yang dinilai perlu pendalaman.
"Beberapa hari yang lalu kita sudah menuntaskan pembahasan secara detail terkait pendapatan daerah. Hari ini kita melanjutkan pembahasan pada sisi belanja," ujar Arton dalam keterangannya.
Banggar secara khusus meminta TAPD menyiapkan data pendukung yang lebih rinci untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan. Data yang diminta mencakup jumlah pegawai dan rincian belanja barang dan jasa yang akan dianggarkan.
"Seluruh anggota DPRD kami harapkan dapat melakukan pencermatan terhadap belanja pegawai, belanja barang dan jasa, termasuk hal-hal lain yang perlu dikonfirmasi kepada pemerintah daerah," kata Arton.
Sejumlah kepala perangkat daerah yang menjadi mitra kerja DPRD turut hadir dalam rapat tersebut. Mereka memberikan penjelasan langsung atas pertanyaan dan masukan yang disampaikan oleh anggota Banggar.
Beberapa poin yang dinilai membutuhkan penjelasan lebih lanjut telah dicatat oleh Banggar. Poin-poin tersebut dijadwalkan untuk dikonfirmasi kembali kepada TAPD pada rapat berikutnya, mengingat pembahasan KUA-PPAS 2027 masih akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan.
Arton menginstruksikan seluruh anggota Banggar untuk mencatat setiap persoalan yang membutuhkan pendalaman. Ia juga meminta seluruh kepala perangkat daerah disiplin mengikuti agenda pembahasan lanjutan.
"Kita masih memiliki waktu beberapa hari. Karena itu, hal-hal yang penting untuk ditanyakan atau dikonfirmasikan agar dicatat dan dibahas bersama TAPD," ungkapnya.
Proses ini menjadi bagian penting dari penyusunan KUA-PPAS 2027 yang nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Tengah untuk tahun anggaran 2027.