KALIMANTAN TENGAH — Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menegaskan, penugasan kepada Bulog tertuang dalam surat yang ditandatangani pada 30 Juli 2026. Dalam keterangan tertulisnya, Minggu (2/8), Amran menyebut bantuan ini adalah jaring pengaman sosial yang bertujuan memperkuat stabilitas pangan nasional sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan pangan keluarga.
"Sehubungan dengan hal tersebut, kami menugaskan Bulog untuk melaksanakan penyaluran CPP untuk pemberian bantuan pangan beras kepada 33.244.408 penerima sebanyak 10 kilogram per penerima untuk 3 bulan alokasi," ujar Amran. Penyaluran Bertepatan dengan Peringatan Kemerdekaan
Berbeda dengan penyaluran tahap pertama yang berjalan bertahap, kali ini pemerintah menginstruksikan pendistribusian dilakukan serentak di seluruh wilayah Indonesia pada momen 17 Agustus. Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas, Rachmi Widiriani, mengungkapkan bahwa momen tersebut dipilih secara sadar agar masyarakat merasakan kehadiran negara di tengah perayaan.
"Masyarakat agar bisa merasakan, khusus yang desil 1 sampai 4, bagaimana pemerintah hadir dalam bentuk bantuan pangan di saat-saat masyarakat merayakan 17 Agustus, sehingga bantuan pangan ini menjadi salah satu bagian dari rangkaian kegiatan perayaan," jelas Rachmi.
Bapanas juga mendorong agar penyaluran memanfaatkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang tersebar di berbagai daerah. Fasilitas koperasi yang memiliki gudang luas dan dekat dengan pemukiman warga bisa dioptimalkan sebagai titik salur, sehingga memangkas jarak tempuh penerima. Basis Data Penerima Terbaru
Untuk memastikan sasaran tepat, pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) versi ketiga yang diperbarui BPS pada 10 Juli 2026. Bapanas telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik untuk memvalidasi data ini.
"Saat ini jumlah penerima bantuan pangan juga masih sama dengan tahap pertama sebelumnya. Totalnya 33.244.408 penerima bantuan pangan," terang Rachmi. Instruksi Khusus untuk Wilayah Terpencil
Rachmi meminta jajaran Bulog di daerah segera berkoordinasi dengan dinas terkait, terutama untuk pengecekan kualitas beras sebelum didistribusikan. Perhatian khusus diberikan kepada wilayah Papua yang memiliki keterbatasan transportasi dan gudang.
"Catatan untuk Bulog wilayah Papua dengan keterbatasan transportasi, angkutan, gudang, mohon segera digerakkan, sehingga menjadi prioritas untuk daerah-daerah yang remote dulu. Kami berharap penyaluran bantuan pangan tahap ini bisa 100 persen," pungkas Rachmi. Realisasi Tahap Pertama dan Perbandingan dengan 2025
Sebagai catatan, penyaluran tahap pertama yang merupakan alokasi Februari-Maret 2026 telah menyasar 33,14 juta KPM atau mencapai 99,7 persen dari target. Total beras yang tersalurkan pada tahap itu mencapai 664,88 ribu ton, plus minyak goreng sebanyak 132,97 ribu kiloliter.
Untuk tahap kedua ini, total beras yang digelontorkan mencapai 997,2 ribu ton. Jika dibandingkan dengan program di tahun 2025 yang hanya berjalan 4 bulan alokasi (Juni-Juli dan Oktober-November), program tahun ini lebih besar—setidaknya akan berjalan 5 bulan alokasi. Ini menandakan ekspansi signifikan dari program andalan pemerintah dalam menekan angka kemiskinan dan mengendalikan inflasi pangan di pasar.
