PANGKALAN BUN — Wakil Bupati Kotawaringin Barat Suyanto menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur dasar dan ekonomi menjadi prioritas utama dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. Kebijakan ini diyakini mampu mengakselerasi laju pertumbuhan ekonomi yang tahun depan ditargetkan mencapai 6,03 persen.
Target tersebut, menurut Suyanto, bukan sekadar angka. Pertumbuhan yang dikejar harus berkualitas, inklusif, dan bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas.
Anggaran 2027 Wajib Jawab Persoalan Kemiskinan Terintegrasi
Dalam rapat paripurna yang digelar Senin (15/4), Suyanto menyebut pembangunan infrastruktur tidak hanya berhenti pada pembangunan fisik semata. Lebih dari itu, proyek strategis ini harus mampu membuka konektivitas antarwilayah, melancarkan distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan produktivitas ekonomi warga.
"Pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan target menurunkan tingkat pengangguran, angka kemiskinan dan memperkecil kesenjangan pendapatan masyarakat," ujar Suyanto di Pangkalan Bun, Senin.
Pemerintah daerah menargetkan APBD 2027 mampu menjawab persoalan kemiskinan secara lebih terintegrasi. Kemiskinan tidak lagi dipandang hanya sebagai persoalan pendapatan, melainkan berkaitan erat dengan akses pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, hingga produktivitas dan pelayanan dasar lainnya.
Kesepakatan Bersama: Kunci Transparansi dan Akuntabilitas APBD
Penandatanganan kesepakatan bersama tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2027 menjadi tahapan krusial dalam siklus perencanaan daerah. Suyanto menegaskan bahwa momen ini menunjukkan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif Kobar.
"Terutama, dalam memastikan perencanaan dan penganggaran daerah dilaksanakan secara teratur, transparan, akuntabel dan berorientasi untuk kepentingan masyarakat," ungkapnya.
Dengan tema pembangunan 'Pemerataan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Berkelanjutan untuk Percepatan Pembangunan Ekonomi Inklusif', seluruh kebijakan anggaran akan diterjemahkan secara konkret. Fokus utamanya adalah bagaimana belanja daerah mampu membuka lapangan kerja baru dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kobar secara menyeluruh.
